EMBUN DI ATAS DAUN

Gerimis kecil-kecil membasahi Wisma Sesabanu, Minggu, 10 Januari 2010. Marsel Payong, putera Desa Bungalawan, Adonara Timur melangkah malumalu menuju aula rumah kedamaian di Hokeng itu. Setelah mengisi buku tamu, Marsel menuju biliknya. Menaruh tas di bilik lalu menuju ruang minum. Kopi Hokeng menjadi pilihanya, mengusir dahaga di senja sepi.

Sore itu, para peserta Pelatihan Managen Bencana Berbasis Masyarakat atau yang dikenal dengan sebutan mentereng Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) tiba di tempat pelatihan.

Pelatihan diselenggarakan oleh Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) Flores
Timur atas dukungan Oxfam GB.

Ketika bincang-bincang tentang pengalaman bencana, Marsel Payong bilang kepada temanteman
peserta bahwa gempa bumi 1992 membuatnya begitu ketakutan. “Goyangannya begitu dahsyat,
membuat semua bangunan hancur”, kenang Marsel.

Lain lagi pengalaman Flori Bura dari Ilebura. “Pengalaman bencana yang tak terlupakan adalah meletusnya gurung Lewotobi. Desa kami berada di kaki gunung api ini. Dampaknya begitu kami rasakan” kata Flori dengan mata berkaca-kaca. Senanda dengannya, Maria Florentina dari Ilebura bercerita bahwa pengalamannya yang berkaitan dengan bencana adalah kebakaran. Kebakaran mengakibatkan hangusnya kebun dan hutan, hancurnya sumber-sumber penghidupan bagi manusia.

Selama tiga hari di Wisma Sesabanu, para peserta pelatihan bergulat dengan pengalaman
kebencanaan dan mencoba memaknainya. Darinya, lahirlah gagasan-gagasan tentang pengurangan risiko bencana. Bahwasanya, bencana tak dapat dihindari. Namun, risikonya dapat dikurangi. Di titik inilah, para peserta pelatihan menggagas paradigma penanganan kebencanaan berbasis masyarakat sambil tidak melupakan sejumlah kearifan lokalnya. Pelatihan difasilitasi oleh Melki Koli Baran, Direktur Eksekutif YPPS dan Piter Embu Gusi, dari LBH Nusra.

Pengalaman menghadapi bencana telah menjadi pengalaman bersama dewasa ini. Entah bencana
alam, bencana industri maupun bencana sosial. Ketika terjadi bencana, peristiwanya serta dampakdampaknya mudah disaksikan hingga ke pelosokpelosok berkat tersedianya sarana-sarana komunikasi. Sejalan dengan itu, kita juga mudah menyaksikan berbagai kegiatan
menanggapi terjadinya bencana.

Kejadian bencana mengundang aksi solidaritas berbagai pihak. Pemerintah dan kalangan swasta bergerak mengurangi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh kejadian bencana tesebut. Bencana menjadi sarana terbangunnya solidaritas antara manusia.

Dalam konteks serupa, Pater Piet Nong, SVD yang dalam pelatihan ini hadir memberikan pencerahan reflektif menegaskan, solidaritas berarti kesetiakawanan dengan sesame cipataan. Karenanya, menurut pastor sosiolog ini, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama,
compassion/belarasaa; merasa menderita bersama yag lain, termasuk dengan alam ciptaan. Ketika pohon tumbang kita juga semestinya merasakan sakit. Kedua, communion/panguyuban; adanya perasaan disatukan. Ketiga, collaboration/kerja sama; bertindak atau bergerak bersama orang lain.

Hemat Piter Embu Gusi refleksi Pater Piet merupakan sebuah nilai positif bagi keselamatan
manusia. Keselamatan itu dimulai dan bermula dari solidaritas. Dan untuk mencapai hal ini, bisa
dimulai dari hal-hal kecil. Thomas Doni Liat, Kepala Desa Bungalawan-Adonara melihat bahwa
hal-hal kecil itu sudah nampak dalam komunitas-komunitas minoritas di desa-desa yang memiliki nilai-nilai adat budaya.

Sejalan dengan seringnya terjadi bencana dan terbangunnya aksi-aksi solidaritas, tak tertutup
kemungkinan untuk menempatkan masyarakat/komunitas korban sebagai pihak yang umumnya
tidak berdaya. Menjadi pihak yang sepenuhnya berharap pada rasa solidaritas pihak lain. Kondisi ini dapat saja secara sistematis membangun konsep bahwa ketika terjadi bencana, masyarakat korban menunggu untuk dibantu.

Dalam konteks managemen bencana, sedang dikembangkan konsep management bencana yang
diharapkan menempatkan komunitas korban bukan sebagai pihak yang menunggu bantuan semata dari pihak luar. Sebab, ketika bantuan pihak luar belum masuk ke sebuah komunitas yang tertimpa bencana, komunitas tersebut tentu memiliki upaya untuk mempertahankan hidup dan meringankan derita atau mengurangi risiko kehancuran, kesakitan dan kematian. Konsep ini meyakini bahwa korban bisa menolong dirinya sebelum bantuan dari luar tiba.

Inilah konsep Management Bencana Berbasis masyarakat (Community Based Disaster Risk
Management) yang disingkat CBDRM. Konsep ini sangat mengandalkan kemampuan (kapasitas)
masyarakat setempat yang dapat secara bergotong royong mengurangi risiko bencana atau
meringankan beban yang ditimbulkan oleh kejadian bencana.

Dalam kerangka mengembangkan managemen pengurangan risiko bencana, kapasitas masyarakat lokal perlu difasilitasi dan didayagunakan, agar masyarakat korban tidak larut dalam kesedihan dan ketak berdayaan tetapi bangkit bersama mengembangkan sistem bersama untuk tangguh dan bisa bangun dari kehancuran.

Sebelum bantuan luar tiba, masyarakat korban harus bisa membantu diri sendiri. Demikian pula
fase sebelum bencana atau tahap kesiap siagaan dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam
keseluruhan siklus bencana, kekuatan masyarakat lokal atau komunitas setempat haruslah menjadi andalan. Sangat diyakini bahwa masyarakat memiliki kapasitas yang tersebar dalam seluruh sumber daya yang dimiliki masyarakat, baik alam, manusia, finansil, infrastruktur dan sosial.

Inilah embun-embun kekuatan yang memberi warna khas bagi komunitaskomunitas korban.
Warga komunitas perlu merefleksikan ulang dan memperkuat kembali sistem-sistem sosial
komunitasnya sebagai embun kekuatan menghadapi potensi-potensi terjadi bencana. Setiap komunitas dan desa tentu memiliki kearifan dan pranata lokal yang sesungguhnya menjadi kekuatan bersama. Hal ini haruslah menjadi media belajar bersama di antara masyarakat.
Apapun dan siapapun komunitas korban, tentu memiliki embun kekuatan untuk bangkit dari
situasi bencana yang tak mengenakkan. Embun akan selalu ada di atas daun sebelum terurai dan
terjatuh di rerumputan.

(Artikel ini ditulis Anselmus Atasoge untuk HU
Flores Pos dan dimuat Flores Pos tanggal 1 Februari
2010)**

Perlindungan Buruh Migran Isi Percakapan Udara akhir Tahun

Mengakhiri tahun 2009, tepatnya tanggal 30 Desember 2009, Delsos Keuskupan Larantuka dan Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) menggelar percakapan di udara tentang perlindungan para pekerja perantau. Percakakapan di udara itu berlangsung di studio utama Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan dipancarluaskan ke desa-desa di sebagian kabupaten Flores Timur. Percakapan interaktif yang melibatkan para pendengar di rumah dan di desa-desa melalui sambungan telepn studio itu dilaksanakan atas dukungan Yayasan Tifa Jakarta dan ANTARA-AuSaid kerja sama kemitraan pemerintah RI dan Australia.

Percakapan udara yang memakan durasi satu jam dengan jedah lima menit ini menghadirkan Romo Yansen Raring dari Delsos Keuskupan Larantuka dengan posisi mempertanggungjawabkan program Pemberdayaan Buruh Migran di Daerah Asal yang sedang dikembankan, ibu Thilde Wungubelen dari Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Flores Timur untuk menjelaskan peran dan tanggungjawab pemerintah dalam upaya perlindungan Buruh Migran dan Krisantus Kwen dari Perusahaan Pengerah Tenaga Terja Indonesia Awasta (PPTKIS) Anugerah Usaha Jaya (AUJ) untuk menjelaskan proses-proses perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja yang aman yang diterapkan perusahaan. Para nara sumber ini dipandu oleh Melky Koli Baran.

Obrolan para narasumber ini ternyata kurang proporsional untuk masing-masingnya memberikan pemaparan-pemaparan sesuai posisinya karena bergitu bertubi-tubinya partisipasi masyarakat atau pendengar hingga ke desa-desa yang melayangkan sambungan telepon ke studio. Pesawat telepon terus berdering dari para pendengar dalam tempo sejam ini. Akibatnya, sebelum para nara sumber tuntas menyampaikan penjelasan-penjelasan sesuai yang diminta, para pendengar telah terlebih dahulu memberondongi dengan berbagai pertanyaan.

Dari duapuluhan penelpon yang direspon (beberapa yang tidak sempat direspon) umumnya menyampaikan keluh kesah dan kegelisahan seputar mekanisme perekrutan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan yang menyimpan berbagai persoalan. Juga gencarnya media-media komunikasi yang menyiarkan dan memberitakan berbagai tindak kekerasan terhadap para pekerja migran di tempat kerja maupun sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan di tempat latihan dan penampungan yang jsutru melatarbelakangi gusarnya para penelpon mendominasi percakapan udara ini.

Obrolan interaktif yang dimulai pukul 19.00 hingga 20.000 Wita itu ketika hendak diakhiri, pesawat telepon di studio masih terrus berdering.

Peluncuran Program Building Resilience

Bertempat di aula kantor Camat Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Bupati Flores Timur Drs. Simon Hayon meluncurkan Program Building Resilience – program penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman dan resiko becnana.

Peluncuran program yang difasilitasi Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) atas dukungan Oxfam GB itu berlangsung tanggal 9 Desember 2009 bertepatan dengan peringatan hari Anti Korupsi sedunia.

Pada kesempatan ini, hadir para stakeholder yang akan terlibat dan difasilitasi dalam program ini. Ada utusan lima desa sasaran program di Kabupaten Flores Timur (desa Nobo, Nuri, Birawan di Kecamatan Ile Bura, Kelurahan Lamatewelu di Kecamatan Adonara Timur dan desa Bungalawan di kecamatan Ile Boleng) dan tim pelaksana program untuk lima desa di Kabupaten Sikka, utusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, camat Ile Bura Yosef T. Dolu, ST dan segenap staf pemerintah Kecamatan, utusan Delsos Keuskupan Larantuka dan utusan Word Vision Indonesia (WVI) di kabupaten Flores Timur, Kepala Kepolisian Sektor Wulanggitang, Polres Flores Timur. Utusan dari desa-desa sasaran program terdiri dari para Kepala Desa dan aparat desa, para Kepala Sekolah di lima desa sasaran serta para organiser komunitas (CO) di setiap desa sasaran. Dari unsur SKPD hadir utusan Bapeda, dinas Pertanian dan Peternakan serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB.

Setelah didaulat panitya bersama yang terdiri dari YPPS dan Pemerintah Kecamatan Ile Bura untuk memberikan pengarahan dan peluncurkan program Building Resilience untuk dilaksanakan, Bupati Flores Timur menggunakan waktu sekitar satu jam lebih untuk menyampaikan sejumlah pesan pembangunan untuk warga kecamatan Ile Bura, Flores Timur umumnya, dan terkhusus desa-desa sasaran program Building Resilience.

Menurut Simon Hayon, pengurangan resiko bencana atau bersiaga bertahan menghadapi ancaman bencana perlu dipahami bersama sebagai upaya bersama memperbaiki cara hidup atau budi adat. Berbagai definisi ilmiah bisa dikedepankan dalam memahami program ini dalam upaya menciptakan ketangguhan masyarakat. Namun menurutnya, harus dipahami secara seimbang dari dua pendekatan.

Kedua pendekatan itu, demikian Simon Hayon, merupakan pendekatan ilmiah yang disebutnya pendekatan dari bawah – pendekatan yang berpijak dari bumi yang harus diimbangi dengan pendekatan dari atas – pendekatan yang bersifat penghayatan untuk membangun kesadaran dan jati diri. Menurutnya, bencana bisa saja terjadia atau semakin besar resiko dan tingkat kerusakannya karena pemahaman-pemahaman hidup bersama yang tidak seimbang, yang hanya mengandalkan kajian-kajian dan analisis ilmiah semata dan mengabaikan penghayatan, mengabaikan kultur-kultur lokal, mengabaikan kearifan-kearifan masyarakat, mengabaikan perspektif masyarakat sehingga partisipasi masyarakat semakin mundur.

Apa yang dikemukakan ini baik adanya, mengingat, bencana-bencana sosial maupun alam tidak dapat disangkal berakar dari cara pandang yang salah terhadap alam lingkungan dan terhadap relasi-relasi sosial kemasyarakatan. Budi adat dan tata aturan bersama yang diabaikan bisa melahirkan salah paham dan konflik, yang bisa melebar ke konflik sosial. Demikian juga cara pandang yang salah terhadap alam lingkungan, yang mengabaikan pesan-pesan kesakralan alam dapat menjadi sebab perilaku masyarakat yang merusak alam. Penebangan hutan secara membabi buta, kebakaran lahan yang berakibat semakin menaikan tingkat pemanasan bumi sampai pada banjir dan longsor di musim hujan adalah contoh telanjang dari penghayatan dan cara pandang yang salah terhada alam. Manusia yang bertumbuh mengejar keuntungan sebesar-besarnya telah membuatnya bermental eksploitatif dan merusak. Bumi menjadi panas dan terus bergoncang, kehidupan menjadi tidak nyaman, bentrokan sosial terjadi di mana-mana lalu lahirlah resiko-resiko yang ditanggung bersama.

Dalam sesi diskusi bersama setelah peluncuran program oleh Bupati, Cipto Keraf, M.Si dari Bepada Kabupaten Flores Timur melontarkan perlunya difasilitasi forum kolaborasi para pihak untuk sama-sama memberi masukan dan merancang bangun program-program pembangunan daerah dengan analisis pada Pengurangan Resiko bagi kehidupan bersama. Menurutnya, analisis resiko merupakan salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan mulai dari bawah.

Melky Koli Baran dari YPPS dalam diskusi itu menyampaikan bahwa dalam program ini salah satu sasaran adalah membangun pemahaman berbagai stakeholders pembangunan untuk menjadikan pengurangan resiko sebagai salah satu analisis dalam setiap perencanaan pembangunan.

Menurut Melky, berbagai program pembangunan jika dikaji, aspek pengurangan resiko belum mmenjadi perspektif dan pengarusutamaan dalam seluruh siklus pembangunan. Contohnya, jika ada gedung yang rusak dirubuhkan angin, justru proses pembangunan ulang tidak memperbaiki kualitas bangunannya agar lebih tahan terhadap ancaman angin di tahun-tahun mendatang.

Secara khusus dalam management bencana pun, masih sangat parsial. Hal ini ditandai belum banyak daerah kabupaten yang melaksanakan UU nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari segi struktur pemerintahan, masih banyak kabupaten termasuk Flores Timur yang hanya memiliki Satkorlak Kabupaten yang berada di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pendapat Melky, Satkorlak memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang sangat terbatas dan bersifat merespon kejadian bencana dengan layanan darurat. Dari segi budgeting juga hanya dicadangkan dana untuk tanggap darurat jika terjadi bencana. Jika diletakan dalam siklus managemen bencana, maka ada fase penting yang lolos dari perhatian pembangunan yakni fase kesiapsiagaan. Fase ini berlangsung dalam masa-masa normal di mana tidak terjadi bencana. Fase ini selalu diisi dengan berbagai kegiatan pembangunan.

Jika pembangunan berperspektif pengurangan resiko maka pada fase kesiapsiagaan, seluruh pembangunan dalam sebuah kabupaten akan dilaksanakan dalam rangka memitigasi resiko jika tiba-tiba saja terjadi bencana. Juga hidup masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman karena dilindungi oleh managemen pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan perlu dirancang dan dilaksanakan dengan tingkat ketangguhan yang disesuaikan dengan tingkat ancaman wilayah, sehingga jika terjadi bencana, resiko yang ditimbulkan sangat minim. Resiko kerusakan bangunan dan infrastruktur akan sangat minim jika analisis pembangunan infrastruktur memperhitungkan tingginya ancaman wilayah. Demikian pula dengan ancaman bagi kelanghsungan penghidupan penduduk. Sistem pertanian yang dirancang di daerah pertanian juga hendaknya memperhitungkan kerentanan wilayah dan tingginya ancaman sehingga kasus gagal panen diperkecil.

Para kepala desa dan para guru yang hadir pada momentum itu memberi apresiasi dan mengharapkan agar perencanaan pembangunan perlu selalu mempertimbangkan resiko-resiko dan tingkat kerentanan wilayah.

Untuk itu, dalam program ini, YPPS atas dukungan kerja sama Oxfam GB telah mengalokasikan sejumlah muatan penyadaran partisipatif bagi warga masyarakat dan juga para pihak, seperti latihan memahami siklus bencana, pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan berbasis kapasitas daerah, analisis kapasitas dan kerentanan, fasilitasi proses-proses perencanaan komunitas secara partisipatif dll. ***

GUNUNG API LEWOTOBI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Gunung Api Lewotobi di Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu gunung api aktif di Flores. Beda dengan gunung api lainnya, gunung ini memiliki dua puncak. Masyarakat Flores Timur bisa membedakan jenis kelamin kedua puncak ini. Puncak kiri yang berbentuk tumpul berjenis kelamin laki-laki dan puncak kanan berpuncak agak tajam berjenis kelamin laki-laki. Karena itu, gunung api ini disebut gunung api Lewotobi laki-laki dan perempuan.

Letusan terakhir terjadi tahun 2003. Letusan gunung ini selain menghanguskan hutan di lerengnya yang menghadap ke laut utara di kecamatan Ilebura, juga merusak atap-atap rumah penduduk dan tanaman para petani. Selain itu, dari gunung api ini, selalu tersedia pasir berkualitas sebagai bahan bangunan untuk masyarakat di Larantuka dan sekitarnya.

Menghadap ke kecamatan Wulanggitang, letusan gunung api ini juga mengirim abu panas dan pasir. Pada musim hujan cenderung dari daerah aliran lahar mengalir deras banjir yang mengancam pemukiman penduduk di lerengnya, seperti Klatanlo dan Wolorona di Hokeng.

Dari kedua kecamatan yang mengelilingi gunung api ini, kecamatan Ilebura yang lebih rawan alammya. Kecamatan ini selain kering kerontang ditimbuni kelikir dan pasir yang mengalir dari pincak Lewotobi, juga berhimpitan dengan laut. Lahan pertanian di kecamatan ini sangat kering. Lain dengan Kecamatan Wulanggitang di selatan Lewotobi.***

(Foto puncak Lewotobi laki-laki dan perempuan - diambil dari desa Eputobi dengan latar depan pulau Konga - foto: melky koli baran)

YPPS AKAN SEGERA LUNCURKAN PROGRAM BUILDING RESILIENCE

Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) di Flores Timur akan segera meluncurkan program barunya. Program baru ini untuk mefasilitasi penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah daerah dan para pihak untuk pengurangan resiko bencana.

Program kerja sama dengan Oxfam GB ini akan berlangsung selama tiga tahun ke depan, dimulai tahun 2009. Lokasi belajar mengambil tempat di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka. Karena itu, YPPS selaku penanggungjawab program ini telah mempersiapkan tim program di Maumere yang akan ditangani langsung oleh Wahana Tani mandiri kabupaten Sikka.

Sebagai media belajar penguatan kapasitas untuk pengurangan resiko bencana, program ini mengambil jenis ancaman letusan Gunung Api. Di Flores Timur lokasi belajar bertempat di Kecamatan Ilebura untuk ancaman gunung api Lewotobi laki-laki dan perempuan serta kecamatan Adonara Timur di pulau Adonara untuk ancaman gunung api Ileboleng.

Di Ilebura akan ditentukan secara partisipatif bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa 4 desa sebagai daerah belajar bersama masyarakat menganalisis ancaman dan resiko serta 1 desa di Kecamatan Adonara Timur untuk menganalisis ancaman dan resiko konflik. Di Kabupaten Sikka dipilih 5 desa di kecamatan waigete.

Camat Ilebura Drs. Yos Tua Dolu disela-sela peringatan HPS di Hokeng 14 Oktober mengatakan kesiapannya bersama staf kecamatan membantu YPPS dalam pelaksanaan program ini di Ilebura. Menurutnya, program ini akan semakin mengintegrasikan masyarakat ke dalam ketahanan menghadapi resiko. Di kecamatan ini sedang bekerja VVI yang memfasilitasi bantuan pendidikan dan Delsos Keuskupan Larantuka yang memfasilitasi program food security serta YPPS yang memfasilitasi gerakan menanam berbasis sekolah.

Selain masyarakat umumnya, program di dua kabupaten ini akan memberi perhatian juga pada penguatan kapasitas sekolah dalam besiaga menghadapi ancaman.

Pejabat di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOLLINMAS) Kabupaten Flores Timur yang menangani bagian Linmas mengatakan, Flores Timur memiliki sejumlah ancaman (multi hazard). Ada ancaman alam seperti gunung api dan longsor, banjir, kekeringan tetapi juga ancaman wabah penyakit dan konflik sosial.

Disebutkannya, di kecamatan Adonara Timur sedang difasilitasi penyelesaian konflik sosial Tobi Lewokelen.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Flores Timur Drs. Isak Fredy Hormu di kantornya mengatakan, untuk mengurangi resiko bencana, telah difasilitasi pembentukan Taruna Siaga Bencana yang berjumlah 41 orang.
Management YPPS saat ini sedang memproses administrasi ke Oxfam agar program dapat diluncurkan tepat waktu. Disencanama, awal November akan dilangsungkan peluncuran resmi di kantor YPPS secara internal dan bersama masyarakat dan pemerintah akan diluncurkan di Kecamatan Ilebura. Direncanakan, Bupati Flores Timur akan didaulat untuk meluncurkan program ini.

YPPS sedang mempersiapkan pembentukan tim program yang terdiri dari 14 orang dengan rincian 6 orang di Sikka dan 8 orang di Flores Timur. Pelaksanaan program di dua kabupaten ini dikoordinir langsung dari YPPS dengan penanggungjawab Yohanes Suban Kleden dan manager Melky Koli Baran.

Pada tahun pertama yang akan berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, akan difasilitasi sejumlah kegiatan penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah dan sekolah.

Di masyarakat, akan difasilitasi pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat yang disebut Community Base Disaster Risk Management (CBDRM). Sejumlah latihan dan analisis partisipatif desa akan difasilitasi sekaligus untuk mengenal jenis resiko dan ancaman. Juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk sama-sama mengurangi resiko-resiko kehidupan terhadap berbagai ancaman.

Di level pemerintahan, program ini juga mengalokasikan sejumlah kegiatan penguatan kapasitas staf pemerintahan, seperti disaster management atau managemen bencana yang akan lebih memperkenalkan siklus bencana dalam program pembangunan serta standar-standar layanan bagi pengungsi dan korban bencana.

Selain itu juga memwacanakan kebijakan kabupaten untuk pengurangan resiko bencana seperti Perda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Di level staf program juga dialokasikan sejumlah kegiatan untuk penguatan kapasitas staf berupa latihan dan magang.

Keseluruhan program di dua kabupaten ini akan dilinkkan dengan Flores Institute for Resources Development (FIRD) yang telah berpengalaman selama dua tahun bersama Oxfam memfasilitasi pengurangan resiko bencana di kabupaten Lembata, Ende, Manggarai.

Telah disiapkan dukungan dana sebesar 1,1 milyar untuk program tahun pertama yang akan dimulai November 2009 hingga Mei 2010.***

PEMBERDAYAAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI DAERAH ASAL

Yayasan TIFA (The Tifa Foundation) yang berkedudukan di Jakarta telah menandatangani kontrak kerja selama setahun dengan ANTARA (Australian-Nusa Tenggara Asistence for Regional Outonomy) - kerja sama pembangunan pemerintah Indonesia dan Australi untuk pemberdayaan Buruh Migran Indonesia di daerah Asal. Program ini salah satu lokasinya di kawasan Nusa Tenggara untuk delapan bulan ke depan mulai Bulan Agustus 2009 di empat kabupaten, yakni Lombok Timur, Sumbawa, Kupang dan Flores Timur.

Di keempat Propinsi ini, Yayasan TIFA bekerja sama dengan mitra-mitranya. Koslata di Lombok Timur, ADBMI di Sumbawa, Rumah Perempuan Kupang di Kabupaten Kupang dan Delsos-PSE Keuskupan Larantuka dan YPPS di Kabupaten Flores Timur.

Untuk mulai beroperasinya program ini di daerah asal, Yayasan TIFA bersama para mitranya telah melakukan pertemuan konsolidasi program dan tekhnis-tekhnis pendokumentasian dan laporan bertempat di Hotel Puri Dalem, Sanur, Denpasar, Bali, 20-21 Agustus 2009.

Di Kabuapten Flores Timur, dan juga kabupaten lainnya, program ini akan dilaksanakan di dua level, yakni di level komunitas dengan kelompok sasaran para mantan buruh migran dan keluarga buruh migran, dan di level Pemerintah Daerah Flores Timur untuk memfasilitasi perbaikan paradigma pemerintahan yang berpihak pada penegakkan hak-hak para buruh migran. Diharapkan, pemerintah dan masayarakat sama-sama membangun iklim kehidupan di masyarakat yang memungkinkan dan mendukung terlaksananya proses-proses bermigrasi secara aman dan bermartabat.

Program ini digarap lantaran berbagai fakta kontroversial di masyarakat tentang buruh migran ke Luar Negeri yang dalam program ini disebut Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (TKILN) yang simpang siur dan belum menempatkan para TKILN sebagai bagian penting dari pelaku pembangunan di daerah asal.

Data yang belum dipeeroleh secara pasti, namun dalam survey awal di sepuluh desa di Flores Timur memperelihatkan bahwa para TKILN turut menyumbang bagi peningkatan pendapatan di daerah. Kurang lebih setiap enam bulan, para TKILN mengirim uang baik langsung ke keluarga maupun ke bank-bank yang ada di Flores Timur. Aliran uang dari TKILN ini umumnya tidak disadari sebagai bagian penting dari partisipasi para TKILN bagi pembangunan Flores Timur. Belum disadari bahwa para TKILN yang adalah orang-orang desa itu telah bekerja membanting tulang di luar negeri dan mengirim uang ke Kabupaten Flores Timur untuk digunakan oleh para elit politik dan ekonomi di kabupaten ini. Hal ini karena, akses pinjaman ke bank di Flores Timur masih didominasi para elit politik dan bisnis.

Selain memfasilitasi terbangunnya nuansa kebijakan daerah yang menghormati para TKILN, program ini juga akan memfassilitasi penghapusan berbagai pemerasan terhadap TKILN sebelum penempatan dan pasaka penembatan. Fakta buruk di pelabuhan Larantuka setiap ada kapal-kapal penumpang luar daerah yang masuk ke wilayah itu selalu terjadi pemerasan yang terkesan dibiarkan oleh aparat seperti KP3 Laut pelabuhan Larantuka. Para buruh angkut di pelabuhan Larantuka dengan dalil wilayah kerjanya seenaknya menentukan harga angkut barang-barang dari atas kapal ke pelabuhan yang mencapai ratusan sampai jutaan rupiah tergantung jenis dan berat barang serta siapa mangsanya. Program ini bercita-cita memfasilitasi publikasi berbagai aturan seperti pungutan di terminal darat, laut dan udara.

Sedangkan di tingkat komunitas, akan difasilitasi pengembangan sektor usaha dan perencanaan pengelolaan keuangan. Selain itu, merespon kasus-kasus keterpisahan antara keluarga dan para TKILN, program ini juga akan memfasilitasi pembangunan rumah Maghnetik di Larantuka yang akan dimanfaatkan oleh setiap keluarga TKILN untuk berkomunikasi dengan anggota keluarganya di Luar Negeri. Rumah ini akan dilengkapi dengan tekhnologi komunikasi internet, dan kepada para anggota keluarga TKILN juga dilatih menggunakan fasilitas ini. Selain itu, di tiga pulau Delsos akan memfasilitasi pembangunan Pusat Informkasi dan Pelayanan (PIP) yang dapat berfungsi sebagai ruang diskusi, sharyng dan juga latihan-latihan praktis.

Disaradi bahwa program ini teramat singkat sehingga sulit mencapai berbagai mimpi ini. Karena itu dalam implementasinya berbagai strategi dan pendekatan akan digunakan. Termasuk mengintensifkan komunikasi dan distribusi informasi kepada masyarakat dan dengan pemerintah daerah. Di kabupaten, diskusi-diskusi dengan para pihak akan menjadi pilihan strategis menggunakan media-media komunikasi seperti Radio dan media cetak lainnya.

Program ini juga bermimpi untuk mencoba memfasilitasi penyadaran masyarakat untuk memilih bermigrasi secara swadaya berbasis maasyarakat dan keluarga, tanpa tergantung pada jasa PJTKI. Hal ini berangkat dari pengalaman bermigrasi yang telah dijalani masyarakat Flores Timur bertahun-tahun. Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Isna dari BNPTKI bahwa bekerja ke luar negeeri tidak hanya dengan jasa PJTKI tetapi juga dengan jasa perorangan yahg penting ada kejelasan jop order di negara tujuan. (Melky)

PERANG ATAWATUNG DENGAN LAMAU
UNTUK PEREBUTAN SUMBER AIR

Perang kedua ini terjadi dipicu perbutan sumber air pada waktu penjajahan Belanda. Pada jaman Belanda sekitar tahun 1930-an Belanda mengerahkan penduduk disepanjang Ilie Ape untuk membangun jalan sepanjang……sampai…….., Para pekerja ini melakukan penggalian tanah dikanan – kiri untuk menimbun jalan. Pada para pekerja melakukan penggalian tanah diperbatasan Lamau, mereka merasakan keanehan. Karena tanah yang digali tidak keras, tetapi malah basah. Karena penasaran pekerja ini terus melanjutkan penggalian dilokasi ini.

Penggalian terus dilakukan dan baru dihentikan ketika kedalaman lokasi tanah yang digali mencapai kedalaman kurang lebih 3 m. Pekerja ini semakin terperanjat ketika lubang tersebut mengeluarkan air. Air terus keluar sampai ketinggian 2 m dari dasar tanah galian. Berita penemuan air ini tersebar dengan cepat, dan terdengar oleh suku Lamau dan Atawatung. Kedua kubu ini saling mengklaim bahwa sumber air tersebut adalah miliknya. Mereka berdua merasa bahwa lokasi mata air tersebut berada diwilayahnya. Kubu Lamau lokasi mata air tersebut berada diwilayahnya, sementara suku Atawatung merasa tanah itu semula memang milik Lamau, karena sudah diberikan oleh Lango urang kepada suku Atawatung, sebagai hadiah atas jasanya membantu mereka dalam perang melawan suku Lewodewan.

Proses perundingan untuk menyelesaikan perselisihan sumber air ini tidak membuahkan hasil, bahkan membawa ke perang antar suku yang sebelumnya pernah terjadi. Suku Atawatung karena memiliki pasukan yang cukup besar dan kuat berhasil menduduki hampir seluruh wilayah Lamau. Merasa kekuatan yang dimiliki tidak akan mampu mengalahkan pasukan Atawatung, maka suku Lamau meminta sekutu lamanya yaitu suku Tokojaeng untuk membantu berperang menghadapi pasukan Atawatung. Perang besar antara kedua suku berlangsung sengit dengan memakan korban dari kedua belah pihak tak terhindarkan. Setelah melakukan peperangan yang cukup panjang, akhirnya suku Atawatung dapat dikalahkan dan dipukul mundur dari wilayah suku ini.

Meskipun sudah kalah suku Atawatung tetap bersikeras tidak mau mengakui hak kepemilikan sumur kepada suku Lamau. Akhir diputuskan untuk duduk merundingkan penyelesaian masalahan ini. karena tidak ada kesepakatan maka suku Atawatung mengajak suku Lamau melakukan sumpah yang isinya adalah barang siapa yang mati lebih dulu, maka dia bukan pemilik sumur tersebut. Akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk bersumpah.

Perselisihan kedua suku tersebut akhirnya terdengar ke raja Adonara, melihat perselisihan yang tak ujung selesai, maka raja Adonara menunjuk Kapitan Solana untuk membantu menyelesaikan perselisihan ini. Akhirnya Kapitan Solana akhirnya mengundang kedua belah pihak untuk merundingkan penyelesaian permasalahan tersebut. Kedua belah pihak menyepakati menunjuk Kapitan Solana menjadi mengatur dan saksi dalam pelaksanaan sumpah.
Kapitan Solana menjelaskan aturan pelaksanaan sumpah kepada kedua belah pihak. Pertama –tama diperintahkan kepada masing – masing pihak untuk menunjuk orang mengangkat sumpah.

Dalam hal ini suku Lamau menunjuk kepala Bada Leran dan Suku Atawatung menunjuk kepala Gute. Selanjutnya Kapitan memerintahkan untuk menggores tangan kedua wakil tersebut dan meneteskan kedalam gelas masing – masing. Kemudia Kapitan mempertukarkan gelas kedua belah pihak. Gelas milik Kepala gute di berikan pada Kepala Leran begitu sebaliknya. Kepada kedua wakil tersebut diperintahkan untuk meminumnya. Setelah minum ternyata tidak ada reaksi apa – apa, kedua belah pihak tidak merasakan ada perubahan. Melihat kenyataan ini Kepala Gute mendatangi suku Lamau sambil berkata “ sejak tadi aku sudah bilang bahwa sumur itu milik suku Atawatung “. Kemudian Kepala Gute bergegas pergi dan mengajak seluruh pasukan Atawatung untuk kembali. Sesampainya dirumah kepala Gute terhuyung – huyung dan jatuh tergeletak dan tidak bernyawa lagi.

Melihat kepala Gute meninggal, akhirnya Kapitan Solana menetapkan bahwa sumur tersebut adalah milik suku Lamau. Suku lamau kemudian menggelar pesta untuk menyambut kemenangan tersebut. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tokojaeng yang telah membantu diberikan tanah sebagai tempat tinggal. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tokojaeng dan Lewotaka, Lamau mempersilahkan untuk mengambil sebagian lahan untuk ditempati agar tidak pulang. Maka sejak itu pasukan yang membantu lamau baik Tokojaeng dan Lewotaka tinggal diLamau dan tidak pulang lagi ketempat asal. “

Sumber : Ismail ( Warga desa Lamau, Kecamatan Ilie Ape, Kabupaten Lembata)